Jakarta, Sumbawanews.com. – Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat menilai PKS tidak bersikap adil dalam menjatuhkan sanski terhadap Fahri Hamzah. PKS hanya melihat pernyataan-pernyataan Fahri yang kontroversial di mata masyarakat dalam menjatuhkan sanski namun tidak mengungkapkan bahwa banyak pernyataan-pernyataan Fahri yang didukung masyarakat luas.
“Memang ada beberapa pernyataan Fahri yang kontroversial yang tidak didukung oleh masyarakat seperti pembubaran KPK dan dukungannya pada Setya Novanto. Namun dalam banyak hal, banyak juga sikap dan pernyataannya yang didukung oleh seluruh masyarakat seperti dalam kasus Century, kasus mafia BBM dan sebagainya,” TEGAS Syarif Hidayat pada wartawan di Jakarta, Rabu (6/4/2016).
PKS lanjut Syarif adalah partai yang anomali karena ketika PKS bergabung dalam pemerintahan lalu, sosok Fahri yang kritis tidak pernah dijatuhkan sanski meski sikapnya saat itu kerap menyerang SBY yang menjadi pimpinan koalisi saat itu. Sementara kita ketika PKS tegas mengatakan sebagai oposisi, sikap Fahri yang kritis justru membuahkan saksi pemecatan bagi dirinya.
“Anomali karena untuk sikapnya yang seperti itu, PKS selalu bisa mencari alasan dan justfikasi atas langkah-langkah yang dilakukan kadernya seperti Fahri Hamzah ini.Kalau di era SBY dikatakan sikap Fahri seperti itu adalah karena haknya dia sebagai anggota dan tidak bisa dilarang, kini sikap Fahri yang sama justru dilarang. Dulu ada justifikasi membenarkan Fahri, sekarang pun PKS punya justifikasi untuk menjatuhkan sanksi pada Fahri,” ujarnya.
PKS pun menurut Syarif, selalu bisa memanfaatkan alasan suara masyarakat atas tindakannya yang anomali selama ini.Pernyataan Fahri tentang pembubaran KPK yang meskipun didasari atas pertimbangan pertimbangan fakta hukum, namun karena tidak didukung oleh masyarakat, maka isu itu pun dijadikan alasan mengabil langkah memecat Fahri.
”Jadi meski banyak pihak mengatakan sikap kritis Fahri dalam kasus Century tidak etis karena PKS berada dalam koalisi, namun karena masyarakat mendukung, PKS tidak bergeming.Saat ini justifikasi untuk memecat Fahri juga menggunakan penolakan masyarakat akan atas wacana Fahri membubarkan KPK tanpa melihat daya kritis Fahri terhadap pemerintahan yang seharusnya sangat berguna bagi PKS yang mengambil posisi oposisi,” tambahnya.
Namun demikian masyarakat dan utamanya konstituen PKS kedepannya akan melihat perseteruan PKS dan Fahri akan menjadi perseturan argumentasi. Siapa yang tidak menggunakan argumentasi yang logis akan ditinggalkan. Saat ini dirinya melihat Fahri Hamzah didukung oleh banyak kalangan intelektual dan aktivis.
“Para pemilih PKS terutama yang di perkotaan adalah para pemilih logis.Masing-masing pihak harus bisa menyuarakan alasan-alasan logis karena jika tidak maka mereka akan meninggalkan pihak yang tidak logis. Saat ini saya melihat kaum intelektual perkotaan berada di belakang Fahri karena logika-logika yang dikembangkannya bisa diterima,” tegasnya.
Kedua belah pihak juga harus berhati-hati dalam mengambil langkah. PKS akan ditingkalkan konstituennya jika ternyata PKS bergabung dalam pemerintahan dan mendapatkan jatah kursi menteri berlawanan dengan sikapnya yang selama ini menjadi oposisi. Fahri pun tegasnya harus hati-hati karena jika misalnya dirinya pindah partai karena tekanan di internal, maka orang akan melihatnya seperti politisi oportunis.
“Buat PKS saat ini simalakama.Jika mengambil posisi bergabung ke pemerintahan, dia akan dihujat bahwa pemecatan Fahri dilakukan karena pesanan pemerintah. Sementara kalau tidak bergabung pemerintahan, PKS rugi dua kali. Sudah tidak mendapatkan jatah kursi menteri, PKS juga kehilangan kadernya yang selama ini dikenal vokal dan kritis seperti Fahri Hamzah. Bagaimanapun Fahri adalah kader PKS yang potensial menggalan suara,” pungkasnya. (Erwin S)