LAPORAN PANSUS I DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP SATU BUAH RAPERDA DARI DPRD DAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN SIDANG 2016
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
YANG TERHORMAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
YANG TERHORMAT, PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
YANG TERHORMAT, ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
YANG KAMI HORMATI, SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BAGIAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA,
YANG KAMI HORMATI, DIREKTUR BUMD, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR, CAMAT, LURAH, KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
YANG KAMI MULYAKAN ALIM ULAMA, TOKOH AGAMA TOKOH MASYARAKAT TANA SAMAWA
YANG KAMI HORMATI, PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT, PIMPINAN ORGANISASI WANITA SERTA KEPEMUDAAN, PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN, TOKOH MAHASISWA, LSM DAN PARA WARTAWAN, SINGKATNYA PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAMA-SAMA KAMI HORMATI.
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, PERKENANKAN KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT., ATAS SEGALA NIKMAT YANG DIBERIKAN BERUPA RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA KITA SEMUA MASIH DIBERIKAN KEKUATAN SERTA KEMAMPUAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA BANGSA, NEGARA DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB.
TERIRING PULA SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA SELALU DILIMPAHKAN KEPADA RASULULLAH SAW BESERTA KELUARGA DAN SAHABATNYA, AMIN YA RABBAL ALAMIN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN DEWAN YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PANSUS I DPRD KABUPATEN SUMBAWA, SELANJUTNYA DISEBUT PANSUS I, TERHADAP 3 BUAH RAPERDA, YAKNI SATU BUAH RAPERDA BERASAL DARI DPRD YAKNI RAPERDA TENTANG PENATAUSAHAAN KAYU TANAH MILIK DAN DUA BUAH RAPERDA BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH, YAKNI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA DAN RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2020
PERKENANKAN DALAM RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT INI KAMI ATAS NAMA PANSUS I MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA BAPAK BUPATI SUMBAWA BESERTA JAJARANNYA YANG TELAH MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSINYA, TERUTAMA SEBAGAI MITRA DPRD DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN RAPERDA BERSAMA PANSUS I DISAMPING ITU PULA DAPAT BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KOTA BANDUNG UNTUK MEMPERKAYA DAN MEMPERDALAM MATERI MUATAN RAPERDA YANG AKAN DISUSUN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
PANSUS I TELAH MENCERMATI DOKUMEN RAPERDA DAN PENJELASAN YANG DISAMPAIKAN BUPATI SUMBAWA, PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN SUMBAWA, PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRASI DEWAN, DAN HASIL PEMANTAUAN LAPANGAN. SELANJUTNYA PANSUS I DAPAT MENJELASKAN HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
- RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
SETELAH MELIHAT BEBERAPA KETENTUAN DALAM RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, MAKA PANSUS I DAPAT MEMAHAMI BAHWA TUJUAN ADANYA PERUBAHAN PADA PASAL 35, PASAL 38, PASAL 48, PASAL 59, DAN PASAL 65, ADALAH UNTUK MENJAGA TERSALURKANNYA HAK SELURUH MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SECARA FILOSOFIS ADALAH UNTUK MENJAGA KEDAULATAN RAKYAT, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH, DAN PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG DEMOKRATIS, TERMASUK JUGA ADANYA CALON TUNGGAL SEHINGGA SETELAH MELALUI PROSES DEMOKRASI KEPUTUSAN UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ADALAH BERDASARKAN PILIHAN RAKYAT.
SELANJUTNYA PANSUS I DAPAT MEMAHAMI DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERUBAHAN PASAL PADA PASAL 74 MENJADI “PENJABAT KEPALA DESA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA HARUS MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA, DAN SELANJUTNYA BUPATI MENGANGKAT PENJABAT KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”. HAL INI BERMAKSUD UNTUK MENJAGA KEADILAN DAN KENETRALAN PENJABAT YANG BERTUGAS MENGANTARKAN TERPILIHNYA KEPALA DESA YANG BARU, SEHINGGA SECARA KESELURUHAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DAPAT MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA , DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA.
- RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2020.
TERHADAP MATERI MUATAN RAPERDA INI PANSUS MENYAMPAIKAN BAHWA PENETAPAN PERDA INI DISESUAIKAN DENGAN KONDISI TERKINI JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA MASING MASING BUMD SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PASAL 4 AYAT 1. SELANJUTNYA BESARAN ANGGARAN YANG DISERTAKAN PADA TAHUN BERJALAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PASAL 4 AYAT 3, SELANJUTNYA TERHADAP PASAL 4 AYAT 1 POINT (d) PANSUS I SEPAKAT UNTUK DIHAPUS.
HADIRIN SIDANG DEWAN PARA SAHABAT YANG KAMI HORMATI
PANSUS TELAH MENDENGAR DAN MENGAMATI KONDISI TERKINI DARI 6 PERUSAHAAN DAERAH YANG TELAH DILAKUKAN PENYERTAAN MODAL OLEH DAERAH. ADA BEBERAPA CATATAN PENTING YANG DAPAT KAMI KEMUKAKAN SEBAGAI BERIKUT :
a) BANK NTB
- PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK NTB SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 SEBESAR RP. 74.650.186.846,50 (TUJUH PULUH EMPAT MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH LIMA PULUH SEN);
- PANSUS I MENDORONG PENYERTAAN MODAL PADA BANK NTB AGAR PT BANK NTB DAPAT SEGERA MEMENUHI MODAL INTI SEBESAR 1 TRILYUN RUPIAH SEHINGGA PT.BANK NTB DAPAT TERHINDAR DARI SANKSI SEBAGAIMANA KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). PANSUS I BERHARAP AGAR AKTIVITAS YANG DIJALANKAN PT BANK NTB YANG SUDAH BERADA PADA KATEGORI BUKU 2, SEDANGKAN MODAL INTI MASIH BERADA PADA BUKU 1. DAPAT MENJALANKAN AKTIVITAS PERBANKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DI KABUPATEN SUMBAWA.
- JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BERADA PADA POSISI KE DUA SETELAH PROVINSI NTB YAKNI 14,66 % BERDASARKAN KONTRIBUSI YANG DIBERIKAN DAERAH SUDAH SEMESTINYA MANAJEMEN PUSAT PT BANK NTB MEMBERIKAN PERHATIAN DAN KEBERPIHAKAN YANG PROPORSIONAL KEPADA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. JANGAN ADA DISKRIMINASI ATAS PENYALURAN PROGRAM ATAU SKIM KREDIT DARI BANK NTB. BILA DIBANDINGKAN DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT YANG BERADA PADA POSISI KE ENAM (4,45 %) MENDAPATKAN SKEMA SKIM KREDIT SINDIKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. SEMENTARA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BELUM PERNAH MENDAPATKANNYA. BEGITU PULA DENGAN PENEMPATAN SDM LOKAL DAERAH PADA POSISI DIVISI ATAU STRAGIS HENDAKNYA DAPAT PERHATIKAN SECARA SERIUS OLEH MANAGEMEN PUNCAK PT BANK NTB. TERKAIT DENGAN RENOVASI BERAT PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PT BANK NTB CABANG SUMBAWA YANG SAAT INI SEDANG BERJALAN HENDAKNYA DAPAT SELESAI TEPAT WAKTU SEHINGGA PELAYANAN KEPADA NASABAH/MASYARAKAT DAPAT KEMBALI DILAKUKAN DENGAN BAIK.
- b) PD BPR NTB SUMBAWA
- PENYERTAAN MODAL PD BPR NTB SUMBAWA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 SEBESAR RP24.083.319.238,15 (DUA PULUH EMPAT MILYAR DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH KOMA LIMA BELAS SEN);
- SEBAGAIMANA HASIL KUNJUNGAN KERJA PANSUS I KE KOTA BANDUNG DISANA PENGELOLAAN BPR KOTA BANDUNG BERJALAN DENGAN SANGAT BAIK. ADA BEBERAPA PROGRAM YANG SANGAT MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT SEPERTI PEMBERIAN KREDIT MELATI SEBESAR RP. 500.000 SAMPAI DENGAN RP. 30.000.000 DENGAN BESARAN PEMBIAYAAN ADMINISTRASI 8 % DAN BUNGA ANGSURAN 0 %. HAL INI MENJADIKAN PROGRAM KREDIT MELATI SEBAGAI PRIMADONA BAGI PENGUSAHA ATAU WIRAUSAHA BARU KARENA KEMUDAHAN AKSES PERMODALAN TANPA PROSES ADMINISTRASI YANG BERBELIT-BELIT DAN TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT. KABUPATEN SUMBAWA HENDAKNYA DAPAT MENGADOPSI HAL TERSEBUT UNTUK MENUMBUHKAN WIRAUSAHA BARU DAN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA.
- c) PD BPR NTB SUMBAWA BARAT
- PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PD BPR NTB SUMBAWA BARAT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 SEBESAR RP2.097.429.516,06 (DUA MILYAR SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS ENAM BELAS KOMA ENAM SEN)
- PANSUS I BERHARAP AGAR PD BPR NTB SUMBAWA BARAT DAPAT LEBIH MAJU DALAM INOVASI DAN UNGGUL DALAM PELAYANAN. SEHINGGA NASABAH DAPAT TERUS BERTAMBAH DAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN DAPAT BERKEMBANG.
- d) DAERAH MAJU BERSAING
- PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA DAERAH MAJU BERSAING SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 SEBESAR RP100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAIMANA PERDA PROVINSI NTB NOMOR 10 TAHUN 2010.
- TERHADAP KEBERADAAN SAHAM DAERAH PADA PT DMB PERLU DIKAJI KEMBALI SECARA MENDALAM, KARENA BERDASARKAN KONDISI TERKINI PT MDB, SAAT INI SEDANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PADA MASING-MASING PEMILIK SAHAM UNTUK MENJUAL SAHAMNYA PADA PIHAK KETIGA DENGAN BEBERAPA PERTIMBANGAN DIANTARANYA NILAI INVESTASI PT MDB ATAS 24 % SAHAM TERSEBUT MENGALAMI PENURUNAN SANGAT SIGNIFIKAN, KARENA BERKURANGNYA CADANGAN BIJIH PT NNT, BELUM DIBUKANYA TAMBANG BARU DI SUMBAWA, DAN PENURUNAN HARGA JUAL KONSENTRAT PT NNT. DISAMPING ITU PULA PT MDB TIDAK DAPAT MEMPENGARUHI KEBIJAKAN OPERASIONAL PT NNT DAN TIDAK DAPAT MEMPERBAIKI KEDAAN TERSEBUT DIKARENAKAN KEPEMILIKAN PT MDB ATAS PT NNT TETAP DALAM POSISI MINORITAS KARENA BELUM DILAKUKANNYA DIVESTASI 7 % SAHAM PT NNT UNTUK TAHUN 2010. OLEH KARENA ITU PANSUS MENGINGATKAN PEMDA UNTUK TIDAK KEHILANGAN MOMENTUM ATAS KONDISI TERAKHIR PERUSAHAAN SEHINGGA KEBERADAAN SAHAM KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG MAKSIMAL BAGI DAERAH.
- e) PDAM BATULANTEH
- PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PDAM BATULANTEH SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 SEBESAR RP10.710.690.844,14 (SEPULUH MILYAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH KOMA EMPAT BELAS SEN);
- PANSUS I BERHARAP KINERJA PDAM BATULANTEH DAPAT TERUS DITINGKATKAN PERFORMA PELAYANANNYA. PANSUS I MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MENARUH HARAPAN BESAR KEPADA PDAM BATU LANTEH UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA PELANGGAN DENGAN MENJAGA KUALITAS DAN KUANTITAS AIR.
- BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI PDAM BATULANTEH, DIANTARANNYA PRASARANA PERPIPAAN YANG SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI, KUANTITAS AIR BAKU YANG MENURUN, SERTA HARGA JUAL AIR YANG MASIH DIBAWAH HARGA PRODUKSI, SEHINGGA SELISIH ANTARA HARGA JUAL DAN HARGA PRODUKSI MASIH DISUBSIDI. PANSUS I BERHARAP UPAYA YANG PROGRESSIF DARI MANAJEMEN PDAM BATU LANTEH HARUS DAPAT DILAKUKAN, SEGALA PERMASALAHAN HARUS DAPAT DIKOMUNIKASIKAN DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH KEMUDIAN DICARIKAN SOLUSINYA. BUPATI SUMBAWA BERSAMA DENGAN JAJARANNYA DIHARAPKAN DAPAT MENGAMBIL PELUANG DI PEMERINTAH PUSAT DALAM MEREMAJAKAN PRASARANA JARINGAN DISTRIBUSI AIR YANG SUDAH TIDAK LAYAK. DISAMPING ITU JUGA MENJAGA VEGETASI HUTAN DAN KELESTARIAN SUMBERMATA AIR YANG ADA DI KABUPATEN SUMBAWA DENGAN MELAKUKAN PENANAMAN KEMBALI HUTAN DAN MENJAGANYA DARI AKSI ILLEGAL LOGGING.
- f) PERUSDA SABALONG SAMAWA
- PENYERTAAN MODAL DAERAH SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 ADALAH SEBESAR RP1.460.319.490 (SATU MILYAR EMPAT RATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH).
- PANSUS I BERHARAP PERUSDA MENJADI GARDA DEPAN DALAM MERAIH PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI UNIT USAHA YANG PROFITABLE DAN BERGERAK DALAM BIDANG YANG LEBH LUAS. PERUSDA DIHARAPKAN SEBAGAI FAKTOR PENGUNGKIT TUMBUHNYA INVESTASI DI DAERAH OLEH KARENANYA PANSUS I BERHARAP OPRIMALISASI PERAN PERUSDA SABALONG SAMAWA DAPAT LEBIH BESAR LAGI DENGAN MEMBANGUN CORD BISNIS DAN BRANDED YANG JELAS DAN BERKELANJUTAN.
PANSUS I BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN KEBERADAAN BUMD YANG ADA AGAR DIBENTUK TIM OPTIMALISASI DAN EVALUASI SERTA MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH, SEBAGAIMANA YANG TELAH DITERAPKAN DI DAERAH DAERAH YANG TELAH MAJU SEPERTI KOTA BANDUNG, SURABAYA, KLATEN DAN SEBAGINYA SEHINGGA PATUT UNTUK DITINDAK LANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH.
- RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENATAUSAHAAN KAYU TANAH MILIK.
SETELAH MELALUI PEMBAHASAN PANSUS I, RAPERDA INI MENGALAMI PERUBAHAN NOMENKLATUR JUDUL DAN MATERI MUATAN RAPERDA DARI RAPERDA PENATAAUSAHAAN KAYU TANAH MILIK MENJADI RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK (IPKTM). TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT PANSUS I TELAH MENDAPATKAN PENJELASAN BAHWA KEWENANGAN ATAS PENERBITAN SKAU, HAK GUNA USAHA DAN HUTAN HAK MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI, SEMENTARA YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ADALAH TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) OLEH KARENANYA TELAH DISEPAKATI UNTUK DISESUAIKAN JUDUL DAN MATERI MUATAN RAPERDA. HAL INI DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI ASPEK YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
DEMIKIAN LAPORAN PANSUS I DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP 1 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DPRD DAN 2 BUAH RAPERA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH. SEMOGA APA YANG KAMI SAMPAIKAN INI KIRANYA DAPAT MENJADI PERHATIAN SEMUA PIHAK KHUSUSNYA EKSEKUTIF DALAM MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENENTUKAN LANGKAH – LANGKAH KEBIJAKAN KE DEPAN DALAM MEMBERIKAN PENGABDIAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN TANA SAWAMA YANG KITA CINTAI INI. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.
SUMBAWA BESAR, 24 MEI 2016
PANSUS I DPRD KABUPATEN SUMBAWA
- DRS. A.R ALAMUDY, SH, M.SI KOORDINATOR
- MUHAMMAD YAMIN, SE, M.SI KETUA
- M BERLIAN RAYES, S.AG WAKIL KETUA
- ABDUL RAFIQ ANGGOTA
- SALMAN ALFARIZI, SH ANGGOTA
- MUHAMMAD NURI ANGGOTA
- I NYOMAN WISMA ANGGOTA
- HASANUDDIN, SE ANGGOTA
- HAMZAH ABDULLAH ANGGOTA
- SALAMUDDIN MAULA ANGGOTA
- MUHAMMAD YASIN, S.AP ANGGOTA
- ADIZUL SYAHABUDDIN, SP ANGGOTA
- SARIPUDDIN ANGGOTA
- NURDIN MARJUNI, SH ANGGOTA
LAPORAN PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) 2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWADAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA MASA SIDANG KEDUA TAHUN SIDANG 2016
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,-
Yth. Bupati Sumbawa atau Wakil Bupati Sumbawa
Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Para Camat dan Lurah Se-Kabupaten Sumbawa
Yth. Komisioner KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa
Yth. Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda, Insan Pers serta Pimpinan Lembaga Pendidikan
Singkatnya Hadirin Sidang Dewan Yang Berbahagia
Mengawali Laporan Pansus ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat menghadiri dan mengikuti Sidang Paripurna yang sangat penting dan strategis yang merupakan kelanjutan dari sidang-sidang paripurna sebelumnya.
Shalawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallalaahu Alaihi Wassalam, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membawa risalah rahmatan lil’alamin bagi kita semua.
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.
Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Para Sahabat Yang Berbahagia
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan agenda yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan satu harapan Rancangan Peraturan Daerah yang dilahirkan merupakan buah dari pemikiran dua lembaga pemerintahan di dareah, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan nantinya betul-betul dapat diterima semua pihak, berdaya-guna dan berdaya-laku efektif, bermanfaat baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Mengingat penting dan urgennya Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi agenda tersebut, maka DPRD Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 3 Pansus meliputi Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada sidang paripurna sebelumnya, dan kami telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimanatkan dalam peraturan perudang-undangan.
Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Para Sahabat Yang Berbahagia
Terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tugas dari Pansus 2 DPRD Kabupaten Sumbawa, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi, kami telah melakukan diskusi dan pembahasan yang mendalam, yang dilandasi semangat kemiteraan dan tetap menjunjung tinggi serta saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing, untuk mewujudkan kebijakan daerah yang konfrehensif dan aspiratif serta dapat berdaya-guna dan berdaya-laku efektif dalam kehidupan bermasyarakat.
Alhamdulillah Pansus 2 telah melaksanakn tugas dan tanggungjawab tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Untuk lebih sistimastisnya laporan yang kami sampaikan ini, kami akan menyampaikan penjelasan terhadap Hasil Pembahasan Pansus 2 Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah terkait dengan 3 Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Para Sahabat Yang Berbahagia
Berikut kami sampaikan rincian Hasil Pembahasan Pansus 2 (dua) DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:
Pertama: Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut Pansus 2 bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah telah melakukan diskusi dan pembahasan yang mendalam untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
Pansus 2 telah melakukan penyesuain terhadap redaksi Konsideran Menimbang, urutan Bab dan Pasal yang materi muatannya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
Selanjutnya perubahan yang secara khusus dilakukan terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa “Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan SKPD”, berubah menjadi “Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan SKPD”.
Kemudian perubahan yang secara khusus juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) yang mengatur sanksi pidana bagi “Setiap orang yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”, berubah menjadi “Setiap orang yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
Selanjutnya terkait pengaturan Sampah Spesifik yang belum diatur secara tegas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, maka disepakati agar mencantumkan klausul khusus yang mengatur mengenai pengelolaan sampah spesifik yang dihasilkan oleh perusahaan atau kegiatan usaha, yang mana pengelolaannya dibebankan kepada masing-masing perusahaan sebagai penghasil sampah yang meliputi kegiatan pengangkutan dan penghancuran atau pemusnahannya.
Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Para Sahabat Yang Berbahagia
Kedua: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Hasil pembahasan di tingkat Pansus dapat kami jelaskan bahwa tidak ada perubahan yang khusus dilakukan terhadap materi muatan yang diatur dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini. Namun perubahan dan penyempurnaannya dilakukan terhadap Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, yakni penambahan klausul tanggal jatuh tempo pembayaran pada blangko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam Lampiran IV dan juga penambahan klausul tanggal jatuh tempo pembayaran pada blangko Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dalam Lampiran V.
Ketiga: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah ini Pansus 2 dapat memahami maksud dan tujuan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa yang telah sesuai dengan tata cara, kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga Pansus 2 beranggapan dan berkesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan perubahan ataupun penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.
Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Para Sahabat Yang Berbahagia
Demikian Laporan Hasil Pembahasan Pansus 2 (dua) DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, semoga kita semua dapat menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dalam Sidang Paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahitaufik Walhidayah,
Wassallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sumbawa Besar, 24 Mei 2016
PANITIA KHUSUS (PANSUS) 2
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBWA
| 1. | Ilham Mustami, S.Ag. | Koordinator |
| 2. | Rusli Manawari | Ketua |
| 3. | Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si. | Wakil Ketua |
| 4. | Muhammad Saad, S.AP. | Sekretaris |
| 5. | Agus Salim | Anggota |
| 6. | Indra Herwansyah | Anggota |
| 7. | Abdul Hakim, SE. | Anggota |
| 8. | Cecep Lisbano, S.IP | Anggota |
| 9. | Irwandi | Anggota |
| 10. | H. Zulkarnaen | Anggota |
| 11. | Ir. H. Samsul Nurdin | Anggota |
| 12. | Hairil H. M. Ali | Anggota |
| 13. | Syamsuddin | Anggota |
| 14. | A. Rahman Atta, S.Ag., MM. | Anggota |
| 15. | Ardi Juliansyah, S.IP. | Anggota |
LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016. TAHUN SIDANG 2016
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH,-
YTH. BUPATI SUMBAWA DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
YTH. PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
YTH. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SUMBAWA BESAR
YTH. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, KEPALA
DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-
KABUPATEN SUMBAWA
YTH. KOMISIONER KPUD KABUPATEN SUMBAWA
YTH. PIMPINAN PARTAI POLITIK, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT,
TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTA PIMPINAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
SINGKATNYA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.
MENGAWALI LAPORAN INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, SERAYA MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG KITA RASAKAN HINGGA SAAT INI. TERIRING PULA SALAM DAN SHALAWAT KEPADA NABIYULLAH, USWATUN HASANAH, MUHAMMAD RASULULLAH SAW, SEMOGA ALLAH SWT TETAP MENCURAHKAN RAHMAT DAN DAN SAFAAT-NYA KEPADA BELIAU BESERTA KELUARGA , PARA SAHABAT SERTA SELURUH PENGIKUTNYA HINGGA AHIR ZAMAN.
UCAPAN TERIMA KASIH SERTA PENGHARGAAN, KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG, YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) III DPRD KABUPATEN SUMBAWA, TERHADAP 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016, YANG DIHARAPKAN NANTINYA DAPAT MENJADI LANDASAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
PEMBAHASAN TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA OLEH PANSUS III DPRD KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA TIM ASISTENSI PERDA DARI PEMERINTAH DAERAH BERJALAN HARMONIS DAN LANCAR KARENA DILANDASI DENGAN AZAS KETERBUKAAN, SEMANGAT KEMITRAAN SERTA SALING MENGHORMATI UNTUK MEWUJUDKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG KOMPEREHENSIF DAN ASPIRATIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. PANSUS III DPRD KABUPATEN SUMBAWA BERHARAP KEMITRAAN INI SENANTIASA AKAN TERUS TERPELIHARA DENGAN BAIK MANAKALA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI VISI DAN MISI YANG SAMA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BERTUJUAN UNTUK KEMASLAHATAN TAU DAN TANA’ SAMAWA TERCINTA.
DARI HASIL PEMBAHASAN PANSUS III DPRD KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA TIM ASISTENSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA YANG DIAMANATKAN KEPADA PANSUS III DPRD KABUPATEN SUMBAWA, UNTUK DILAKUKAN PEMBAHASAN TERKAIT SUBTANSI ATAU MATERI MUATAN DARI 3 (TIGA) RANPERDA TERSEBUT. KE-3 (TIGA) RANPERDA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
- RANPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
- RANPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
- RANPERDA TENTANG PENETAPAN DESA.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
UNTUK MEMUDAHKAN PEMAHAMAN, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 (TIGA) RANPERDA YANG DIAMANATKAN KEPADA PANSUS III DPRD KABUPATEN SUMBAWA, BERSAMA TIM ASISTENSI PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK DILAKUKAN PEYEMPURNAAN SEBAGAI BERIKUT:
SATU: RANPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
RANPERDA INI TELAH SEDIKIT MENGALAMI PERUBAHAN REDAKSI JUDUL YANG TADINYA BERJUDUL RANPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA, BERUBAH MENJADI RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA. SELAIN ITU TERJADI JUGA PERUBAHAN PADA:
- POIN MENIMBANG HURUF B DRAF AWAL MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BERUBAH MENJADI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
- BAB. I KETENTUAN UMUM PASAL 1
BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DI PANSUS III DISEPAKATI PENAMBAHAN ANGAKA, DARI 32 (TIGA PULUH DUA) ANGKA MENJADI 53 (LIMA PULUH TIGA) ANGKA. ADAPUN PENAMBAHANNYA ADALAH DARI ANGKA 34 (TIGA EMPAT) SAMPAI PADA ANGAKA 53 (LIMA TIGA).
- BAB. IV HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 8 AYAT (1) TERJADI PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KALIMAT PADA HURUF D, E DAN HURUF F
- MATERI MUATAN DALAM RANPERDA INI JUGA TERJADI PENAMBAHAN 1 (SATU) BAB. YAKNI BAB. VI TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN 2 (DUA) PASAL YAKNI PASAL 17 (TUJUH BELAS) DAN 18 (DELAPAN BELAS)
- PERUBAHAN PASAL 31 MENJADI PASAL 33 TENTANG JENIS BENCANA, BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DI PANSUS III SEPAKAT MENCANTUMKAN 11 (SEBELAS) JENIS BENCANA, SEBELUMNYA DI DRAFT HANYA 6 (ENAM) JENIS BENCANA KARENA DARI 11 JENIS BENCANA TERSEBUT BERPOTENSI AKAN TERJADI DI KABUPATEN SUMBAWA.
- TERKAIT DENGAN ADANYA PENAMBAHAN BAB. PADA RANPERDA INI MAKA PERUBAHANNYA ADALAH BAB. VI PEYELENGGARAAN BENCANA MENJADI BAB. VII, BAB. VII PEYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL MENJADI BAB. VIII, BAB. VIII PENDANAAN DAN BANTUAN SOSIAL MENJADI BAB. BAB. IX, BAB. PENGAWASAN MENJADI BAB. X, BAB. X PENYELESAIAN SENGKETA MENJADI BAB. XI, BAB. XI PENYIDIKAN MENJADI BAB. XII, BAB. XII KETENTUAN PERALIHAN MENJADI BAB. XIII DAN BAB. XIII KETENTUAN PENUTUP MENJADI BAB. XIV JADI DARI XII BAB. DAN 84 PASAL BERUBAH MENJADI XIV BAB. DAN 86 PASAL
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
DUA: RANPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAPAT KAMI SAMPAIKAN TERKAIT RANPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK, BAHWA SECARA UMUM MATERI MUATAN DALAM RANPERDA INI SUDAH SESUAI DENGAN DRAFTING, NAMUN ADA 1 (SATU) PASAL YANG MENGALAMI PENYEMPURNAAN YAKNI PASAL 10. PADA PASAL INI ADA PENAMBAHAN MENJADI 2 (DUA) AYAT, AYAT (1) PENAMBAHAN 1 (SATU) HURUF YAKNI HURUF M YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
- DAN TEMPAT UMUM LAINNYA YANG DIMANFAATKAN BERSAMA-SAMA UNTUK KEGIATAN MASYARAKAT.
SEDANGKAN PENAMBAHAN AYAT (2) BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
(2) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TEMPAT UMUM LAINNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) HURUF M DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI
SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN KETENTUAN PEMBERLAKUAN TEMPAT UMUM DI PASAL 3 HURUF E ANGKUTAN UMUM, F TEMPAT KERJA, DAN PASAL 10 TEMPAT UMUM PEMBERLAKUANNYA SATU TAHUN SETELAH PERDA INI DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH. SAMBIL MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDEKATAN SECARA PERSUASIF TERHADAP MASYARAKAT. SEDANGKAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN, PROSES BELAJAR MENGAJAR, DAN TEMPAT BERMAIN ANAK PEMBERLAKUANNYA SEJAK PERDA INI DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
TIGA: RANPERDA TENTANG PENETAPAN DESA
UNTUK RANPERDA TENTANG PENETAPAN DESA, SECARA SUBTANSI MATERI MUATANNYA TIDAK ADA PERUBAHAN, NAMUAN SETELAH DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH HENDAKNYA ADA PROGRES DAN TINDAK LANJUT SERTA KOMITMEN PENETAPAN DESA OLEH SKPD TERKAIT DI KABUPATEN SUMBAWA.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN URAIAN DI ATAS, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM PANITIA KHUSUS (PANSUS) III DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI KE-3 (TUJUH) RANPERDA TERSEBUT, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA.
SELANJUTNYA, SETELAH DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH AGAR MEMILIKI MAKNA DAN MANFAAT, HENDAKNYA DIANGGARKAN MELALUI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN SUMBAWA UNTUK DISOSIALISASIKAN DI 24 (DUA PULUH EMPAT) KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA. SELAIN ITU DITATARAN IMPLEMENTASI, SAT POL-PP SEBAGAI PENEGAK PERATURAN DAERAH HENDAKNYA SERIUS MENGAWAL PELAKSANAAN PERDA.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
SEBELUM MENGAHIRI LAPORAN INI IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA, YANG SEBENTAR LAGI KITA AKAN MASUK PADA BULAN YANG PENUH RAHMAT DAN MAGPIROH, SAATNYA KITA SALING MEMAAFKAN ATAS SEGALA KEHILAPAN, DAN BERLOMBA-LOMBA DALAM KEBAIKAN. MARI KITA PERSIAPKAN FISIK, DAN RUHIYAH GUNA MENGISI DAN MERAIH FADILA BESAR YANG DISIAPKAN ALLAH SWT. HINGGA AKHIRNYA KITA MENJADI MUKMIN MUTTAQIN YANG SUKSES DALAM KEHIDUPAN DUNIA DAN AKHIRAT. AMIN YA RABBAL ALAMII.
DEMIKIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) III DPRD KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA TIM ASISTENSI PERDA DARI PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA.
WABILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH,
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,-
SUMBAWA BESAR, 24 MEI 2016
PANITIA KHUSUS (PANSUS) III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KOORDINATOR : KAMALUDDIN, ST., M.Si.
KETUA : AHMADUL KUSASIH, SH
WAKIL KETUA : KHAERUDDIN, SE
ANGGOTA : IDA RAHAYU, S.AP
ANGGOTA : ISMAIL M, SH
ANGGOTA : JUNAIDI
ANGGOTA : AHMAD JUNAIDI
ANGGOTA : ANDI RUSNI, SE
ANGGOTA : MUHAMMAD FAESAL, S.AP
ANGGOTA : BASARUDDIN, S.AP
ANGGOTA : MUSTABUDDIN, S.Sos
ANGGOTA : BUNARDI
ANGGOTA : RAMLIYANTO, SH
ANGGOTA : EDI SYARIFUDDIN
ANGGOTA : H. A. RAKHMAN HMS, S.Pd
DOWNLOAD LAPORAN PANSUS 1 TAHUN 2016
DOWNLOAD LAPORAN PANSUS 2 Ranperda 2016
DOWNLOAD LAPORAN PANSUS 3 TAHUN 2016