Jakarta, Sumbawanews.com. – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) guna membahas Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN.
Pada kesempatan tersebut, Didi Sumardi Ketua DPRD Kota Mataram yang mewakili Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) mengatakan bahwa ADEKSI mendukung dihidupkannya kembali GBHN.
Didi Sumardi juga mengatakan yang penting adalah bagaimana MPR diberi kewenangan untuk menetapkan haluan pemerintahan.
“Kita memerlukan produk hukum MPR yang menetapkan misi presiden terpilih sebagai milik bersama komponen bangsa, sebagai wujud daulat rakyat yang menjadi pedoman pusat hingga ke daerah dalam konteks negara kesatuan,” kata Ketua DPRD Kota Mataram tersebut saat acara Pertemuan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dengan Ketua MPR RI di ruang Kerja Ketua MPR RI, Selasa (19/7/2016).
Didi Sumardi juga mengatakan, Model perencanaan ini dipandang dapat memenuhi kebutuhan untuk maju dan berkembang serta menjadi peta jalan (road map) menuju kejayaan organisasi. Demikian halnya dengan organisasi, suatu negara yang ingin maju juga harus memiliki prencanaan strategis yang matang, terukur dan dapat dilaksanakan sehingga terwujud negara yang maju dan dapat mensejahterakan rakyatnya.
Lebih lanjut, Didi Sumardi mengatakan saat ini kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh negara negara maju, dimana pada awal kebangkitanya setelah berbagai peristiwa selalu mengalami langkahnya dengan melakukan perencanaan yang kuat untuk bangsa dan negaranya.
Jepang menjadi contoh yang sempurna dimana pada 1945 mereka hancur berkeping – keping karena perang melawan Sekutu sendirian di kawasan Asia Pasifik”ujar politisi golkar Kota Mataram NTB ini.
Didi Simardi juga menegaskan, Sebagai negara yang merumuskan tujuannya begitu mulia, Indonesia seharusnya dapat merumuskan perencanaan pembangunan dengan baik.
“Semua pihak di negeri ini gelisah akan nasib bangsanya kedepan lantara semakin tidak menentunya arah pembangunan ditengah semakin mengganasnya ancaman global.” Ucapnya.
Secara historis sebenarnya Indonesia telah melakukan perencanaan pembangunan dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan. Rumusan naskah perencanaan pembangunan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga kini masih dapat dibuka dan dipelajari dengan baik. Semuanya tentulah mengandung kelemahan dan kelebihan masing-masing dimana hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perencanaan. Secara umum perencanaan pembangunan yang ada sebenarnya sudah cukup baik, namun faktor stabilitas politik menjadi kendala utama dalam mewujudkan semua rencana tersebut”ungkapnya.
Pada ahirnya semua perencanaan pembangunan yang ada banyak yang terhenti lantaran situasi politik kekuasaan yang tidak menentu. Namun secara khusus jika ditelisik secara lebih mendalam model perencanaan pembangunan dengan model Garis Besar Haluan Nagara (GBHN) menjadi model perencanaan pembangunan yang paling baik karena memperhatikan semua hal yang terkait dengan perjalanan bangsa. Secara tempus, perencanaan model GBHN juga memliki rentang jangkauan yang lebih jauh kedepan dibandingkan dengan beberapa model perencanaan lainya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mwngatakan, sangat menyambut baik pemikiran ADEKSI tersebut.
“Saya selaku ketua MPR RI menyambut baik tanggapan Asosiasi DPRD Kota seluruh indonesia (ADEKSI) ini, dan ini akan saya sampaikan nantinya ke seluruh Ketua Fraksi Fraksi di MPR ini.” Ucap Zulkifli Hasan.
Ketua MPR juga mengatakan, saat ini ditengah makin tak menentunya arah dan laju pembangunan nasional, sehingga itu yang menyebabkan munculnya desakan untuk kembali mengetengahkan perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk GBHN.
Memang benar awalnya gagasan ini saya gulirkan ucap Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan.
” Karena Publik merasa bahwa pembangunan nasional yang saat ini dilakukan setelah reformasi tidak memiliki kesinambungan yang baik, sehingga pada ahirnya, saya mulai mempublikasikan ke Publik.” ucapnya.
Zulkifli Hasan juga mengakui banyak capaian pembangunan yang sebenarnya masih memerlukan langkah lanjutan harus terhenti karena kemauan politik penguasa berubah seiring terjadinya suksesi kepemimpinan nasional.
Sehingga Gagasan untuk mengetengahkan kembali perencanaan pembangunan nasional dalam model GBHN harus benar-benar dikaji dan dikomunikasikan dengan publik dalam berbagai cara. Hal ini penting karena apalah artinya suatu perencanaan pembangunan yang ada jika tidak didukung oleh publik.(Erwin S)