Jakarta, Sumbawanews.com. – Presiden Jokowi dinilai belum mampu memberikan solusi terkait demokrasi kebablasan yang pernah dikemukakan sebelumnya. Faktanya hingga kini ini masyarakat masih terjebak pada artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 
“Jika Presiden Jokowi mengatakan bahwa demokrasi kita saat ini kebablasan seharusnya presiden juga dapat menawarkan sebuah solusi yang sesuai dengan azas Pancasila,” kata Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (AMARA) Herfan Nurmansa di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Demokrasi sejatinya harus sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Maka dengan modal dukungan suara mayoritas di parlemen, Jokowi seharusnya mampu melakukan rekonsiliasi nasional agar tidak selamanya republik ini larut dalam percaturan demokrasi yang kebablasan.
“Makanya kita harus segera kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli agar kita tidak selamanya larut di dalam percaturan demokrasi yang liberal, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moral pancasila. Demi terciptanya pembangunan nasional yang terukur, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Menurut dia, penting bagi pemerintah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kepada konsep aslinya, agar kekuatan ekonomi nasional tidak sentralistik atau hanya di nikmati oleh segelintir kelompok tertentu. Sebab kesenjangan sosial terjadi akibat tidak meratanya ekonomi masyarakat.
“Kalau ini menjadi bola liar sewaktu waktu bisa terpecah, menciptakan instabilitas nasional. Faktanya kita bisa lihat sendiri kegaduhan yang terjadi selama ini tidak dapat diredam dengan baik oleh Jokowi sendiri,” tukas dia.
Herfan mengatakan, kunci menghadapi demokrasi yang kebablasan ini adalah dengan menegakan prinsip demokrasi yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, yakni mengajak musyawarah masyarakat. Sebab kata dia, demokrasi kebablasan itu juga terjadi akibat komunikasi yang tersumbat.
“Yang harus dikedepankan yakni musyawarah dan mufakat, yang artinya bangsa ini sangat anti dengan gerakan liberalisasi, sehingga nilai-nilai moral Pancasila di kedepankan, bukannya seperti demokrasi yang rapuh serba transaksional seperti sekarang ini,” ungkap dia.
Menurut Herfan, tidak ada kata terlambat bagi Presiden Jokowi untuk memecahkan kebuntuan komunikasi itu. Mantan Walikota Solo itu disarankan untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan semua elemen bangsa. Supaya nantinya demokrasi kebablasan itu tidak berdampak pada terciptanya instabilitas nasional.
“Seharusnya Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional secara total sebagaimana ketika umat islam turun ke jalan justru Jokowi dengan cepat dan agresif melakukan konsolidasi ke berbagai pihak,” ucap Herfan.
Dalam empat sampai lima bulan terakhir, Presiden Jokowi mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah demokrasi Indonesia yang sudah kelewatan atau kebablasan.
“Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2/2017).
Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Presiden Jokowi mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Maka solusi yang ditawarkan adalah penegakan hukum. Ia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. (Erwin S)