Jakarta , Sumbawanews.com – Kader muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, keberanian membongkar mega korupsi e-KTP menjadi kesempatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk naik kelas guna merebut kepercayaan publik. Oleh karenanya KPK tidak boleh mundur atau surut dalam kasus yang diduga melibatkan nama-nama besar.
“Saya kira KPK tidak perlu mundur dan surut, terhadap bantahan yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota DPR yang disebut-sebut namanya di dalam dakwaan,” kata Doli Kurnia di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Doli menekankan KPK telah mendapat kepercayaan besar dari masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Dia menilai hampir tidak adanya oknum yang lolos dari jeratan KPK menunjukkan penetapan seseorang dalam sebuah kasus korupsi telah melalui proses pembuktian akurat dan kuat.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK sesungguhnya telah mendapatkan dukungan dan tempat di hati masyarakat.
“Justru dengan berhadapan secara terbuka dengan nama-nama besar seperti yang telah disebutkan itu, ini kesempatan bagi KPK untuk naik kelas ke level yang lebih tinggi mendapatkan kepercayaan yang lebih luas lagi dari rakyat,” ujar dia.
Menurut Doli, inilah kesempatan KPK untuk menunjukkan keberadaannya bukan sebagai alat dari kekuasaan dan bebas dari intervensi kekuatan politik.
“Apalagi Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa skandal KTP elektronik ini harus diselesaikan secara tuntas, sekalipun dari nama yang disebut-sebut itu ada juga yang disinyalir sangat dekat dengan Presiden,” kata Doli.
Ditempat terpisah Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan Indonesia akan memasuki era baru bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu mengungkap aktor penting di balik mega korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun.
Oleh karenanya,Lanjut Asep Warlan, bila kasus e-KTP mampu diselesaikan dengan baik oleh KPK, maka kasus-kasus besar lainnya bakal terungkap. Dan hal itu, ujar Asep, akan membuat ciut nyali para koruptor yang selama ini tidak tersentuh.
“Kalau KPK berhasil ungkap aktor penting kasus e-KTP ini, maka Indonesia akan memasuki era baru di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena apa, ini kasus yang luar biasa besar, dan dampaknya masih kita rasakan,” kata Asep kepada Wartawan di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Selain itu, Asep mengharapkan Presiden Joko Widodo terus memberikan semangat kepada KPK untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Bagaimana pun, korupsi e-KTP telah banyak membuat kerugian bagi negara, yang berdampak langsung kepada rakyat.
“Saya kira Jokowi harus terus memberikan semangat kepada KPK. Karena apa, karena ini kasus besar, maka sangat rawan sekali adanya upaya kriminalisasi terhadap KPK. Nah ini saya lihat perlu ada semacam bemper dari pemerintah,” jelasnya. (Erwin s)