JAKARTA, Sumbawanews.com —Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo membuka praktik kolusi pejabat negara dalam proyek simpang susun Semanggi.
Tantangan itu disampaikan Fahri setelah dia mempelajari sejumlah dokumen dan mendapatkan informasi bahwa ada pengusaha yang diberi kebebasan membangun pulau dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta dengan kompensasi membangun proyek simpang susun Semanggi.
“Saya tantang KPK membuka. Berani nggak?. Pengusaha diberikan kebebasan membangun pulau sebesar apapun dia mau, asalkan dia memberikan kompesasi membangun Simpang Susun Semanggi (SSS) tanpa tender,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (15/3/2017). Hanya saja Fahri tidak mau menyebut siapa pengusaha yang dimaksud dan berapa nilai kompensasi untuk pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus kendaraan di wilayah Jakarta tersebut.
Fahri menjelaskan praktik kolusi itu tidak bisa dibiarkan karena negara memiliki prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Apalagi, pengaturan pengelolaan keuangan itu ada dalam undang-undang, ujarnya.
“Jadi ada yang ditutupi. Ini jelas pelanggaran. Apalagi kalau dihubungkan dengan penerimaan uang oleh tim sukses,” ujarnya. Fahri juga tidak menyebutkan apakah tim sukses yang dimaksud adalah dari pasangan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo dan Ahok meninjau proyek SSS. Dimulai dari melihat maket, hingga naik ke jembatan melalui tangga kecil, Jokowi meninjau langsung kondisi jalanan yang masih tahap pengerjaan itu.
“Ini Simpang Susun Semanggi sepanjang 1,8 kilometer, berarti 1.800 meter. Kita harapkan dengan selesainya ini, Simpang Susun Semanggi ini, Insya Allah pertengahan tahun ini bisa kita pakai, ujarnya. Jokowi juga mengatakan proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN PT Wijaya Karya.
Simpang Susun Semanggi senilai Rp360 miliar itu nantinya bisa mengurangi kemacetan di sekitar kawasan Semanggi hingga 40%.(Erwin s)