Jakarta, Sumbawanews.com.- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah beserta rombongan mengadakan kunjungan ke Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS).
Fahri Hamzah dan rombongan disambut Kepala BPS oleh Suharyanto dan jajarannya.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Suharyanto memberikan gambaran yang sangat lugas tentang perkembangan BPS dan kerja yang telah dilakukan, terutama tentang bagaimana menyajikan data pembangunan dan perkembangan ekonomi Indonesia yang menjadi basis dari keputusan dan kebijakan pemerintah.
“Sebagai informasi kepada Bapak Wakil Ketua DPR, sekarang kantor BPS ada di 33 Provinsi. Hanya satu provinsi yang belum, yaitu Kaltara. BPS juga ada di seluruh kabupaten kota, dengan jumlah pegawai 16 ribu orang. Kami juga rutin melakukan Sensus Kependudukan dan Survey. Update pada perkembangan jaman” jelasnya.
Suharyonto menambahkan bahwa sejak ada tuntutan dari target Sustainable Development Goals (SDG), BPS mulai juga menyajikan data-data terkait yang menunjang pencapaian program. Mulai dari perdagangan nasional, pertumbuhan ekonomo, inflasi, indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Semua penyajian data tersebut terbilang sangat cepat jika dibandingkan lembaga statistik negara. Dan telah terbukti akurat karena dikontrol oleh 3 (tiga) unsur, yaitu forum masyarakat statistik, lembaga statistik dibawah PBB dan masyarakat umum.
Sementara Fahri Hamzah menyampaikan apresiasi atas kerja BPS dan berharap, seiring dengan reformasi DPR dimana DPR sebagai lembaga kontrol dan pengawas tertinggi dari kerja pemerintah, maka DPR RI secara kelembagaan memang dituntut untuk lebih akrab dengan data-data statistik, sehingga masukan dan kritik kepada pemerintah bisa update, tajam dan akurat.
“Sebagai sebuah komitmen untuk bekerja menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas kinerja pemerinta, sekarang, di setiap anggota DPR kita sudah berikan pendampingan 7 (tujuh) orang Staf Ahli dimana 2 (dua) orang bertugas sebagai asisten dan 5 (lima) orang adalah peneliti. Para staf atau tenaga ahli itu harus paham dan mampu menyajikan data, argumen dan masukan bagi anggota DPR bersangkutan atas bidang yang menjadi tugas anggota DPR”, lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, terucap juga komitmen BPS untuk membantu DPR apabila dibutuhkan untuk menjelaskan data statistik yang diinginkan, sehingga DPR memiliki gambaran utuh atas yang tersaji. Sementara, terkait permintaan Kepala BPS agar DPR membantu untuk merumuskan dan menginisiasi revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik karena pertimbangan agar lebih fleksibel dan leluasa dalam bekerja menggali data dari masyarakat, Fahri Hamzah berjanji akan memprioritaskan usulan revisi tersebut, sebagai wujud komitmen DPR agar BPS bisa bekerja lebih baik lagi.(Erwin s)