Jakarta, Sumbawanews.com. – Pimpinan DPR mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memprotes keputusan KPK yang mencegah Ketua DPR Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Juru bicara presiden, Johan Budi, menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ikut campur soal pencegahan Setya Novanto oleh KPK.
“Sampai saat ini Presiden belum menerima surat dari DPR berkaitan dengan pencegahan Ketua DPR oleh KPK. Namun perlu diingatkan bahwa KPK adalah lembaga independen, Presiden tidak bisa dan tidak akan melakukan intervensi terhadap KPK,” kata Johan Budi,Kamis (13/4/2017).
Setya Novanto dicegah terkait penanganan kasus korupsi e-KTP. KPK menemukan berbagai indikasi peran penting Novanto dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
KPK adalah lembaga independen. Sehingga siapa pun, termasuk presiden, tidak bisa mempengaruhi proses hukum di KPK.
“Pencegahan yang dilakukan oleh KPK merupakan domain penegak hukum yaitu KPK,” tegas Johan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku telah mengirimkan dua surat ke Presiden Jokowi. Surat pertama berisi protes terkait pencekalan Setya Novanto oleh KPK dan surat kedua berisi permintaan untuk rapat konsultasi.(Erwin S)