Kabupaten Bima, Sumbawanews.com – Pertemuan Advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan yang merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB , Rabu (28/10) di aula Dikes setempat melahirkan sejumlah rumusan penting bagi peningkatan dukungan sektor kesehatan di tingkat desa.
Advokasi itu diikuti 25 undangan yang terdiri dari Camat Wawo, Palibelo, Camat Woha, para kepala UPT Puskesmas dan 9 Kades dari tiga kecamatan tersebut, SKPD terkait dan para pejabat eselon III lingkup Dikes Kabupaten Bima tersebut dipandu Kasi Promosi Kesehatan Lukman Umar SKM.
Kadis kesehatan Kabupaten Bima Drs. H. Hefdin Umar, Apt dalam pengantarnya menyampaikan bahwa tugas menuju Indonesia Sehat dimulai dari desa. Hal ini seyogyanya berawal dari adanya wawasan tentang kesehatan yang dimiliki oleh aparatur di tingkat desa serta selaras dengan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2914 tentang Desa sebagai acuan bagi dukungan kesehatan dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.
Berkaitan dengan hal ini, “jajaran Dikes sangat berkomitmen untuk duduk bersama dengan Kades, sebab tanpa dukungan Kades dan jajarannya maka pembangunan di bidang kesehatan akan sulit di direalisasikan”. Urainya.
Instansi yang dipimpinnya lanjut Hefdin memiliki jejaring dan sumber daya manusia di desa untuk di sinergikan dengan Instansi terkait lainnya. Contoh sinergi tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pembinaan UKM, penyuluhan kesehatan, dan pemberian insentif dan transportasi kepada para kader kesehatan. “Inilah aspek yang bersinggungan dan diharapkan ada dukungan para Kades, sehingga kekuatan pelayanan publik berwawasan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat di tingkat desa”. Jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Kabid Pengembangan SDM Kesehatan dan Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB Moh. Shalle Isa, narasumber yang memaparkan materi kebijakan pembangunan kesehatan mengatakan, “mulai tahun 2015, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup banyak, untuk itu Dikes mencoba menawarkan kegiatan sektor kesehatan yang dapat didanai melalui dana desa.
Di tingkat provinsi, ada beberapa program prioritas yang dapat didukung oleh desa yaitu program Aksi Seribu hari (ASHAR). Kegiatan ini menjadi bagian dari program Generasi Emas NTB (GEN NTB) merupakan pengembangan sebelumnya Angka Kematian Ibu Nol (AKINO) yang dijabarkan melalui penguatan sistem kesehatan di tingkat desa.
Program lainnya di tingkat propinsi adalah bersih lingkungan dan Sanitasi (BERLIAN), sebagai pengembangan dari buang air sembarangan nol (BASNO) dan PHBS. Program ini dijabarkan melalui upaya mendorong PHBS berdasarkan kearifan lokal seperti Gotong-royong yang menitikberatkan pada rumah tangga, rumah ibadah, sekolah dan tempat wisata. Indikator keberhasilan program ini adalah tersedianya jamban keluarga, air minum dan pengelolaan sampah. Untuk mendukung upaya ini kegiatan yang dilakukan adalah melalui kemitraan dengan swasta dan pemicuan masyarakat.
Shalle memaparkan, ” di tingkat provinsi terdapat beberapa program terkait kampanye kesehatan prioritas seperti program perencanaan persalinan dan pencegahan kompilasi (P4K), 1.000 hari pertama kehidupan, pencegahan penularan HIV ibu ke anak (PPIA), Aku Bangga Aku Tahu dan program imunisasi”. katanya.
Narasumber selanjutnya Syamsurizal, S.Sos , Kasubid Kelembagaan dan Pengembangan SDM BPMDES kabupaten Bima yang memaparkan materi pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesehatan Masyarakat Desa , memaparkan bahwa dukungan kesehatan di desa merupakan implementasi peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.
Menurut Syamsurizal, mengacu pada regulasi tersebut, prioritas penggunaan dana desa dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Secara berkelanjutan.
“Sementara pada aspek pemberdayaan masyarakat, dana desa tersebut dapat digunakan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitasmasyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut lanjut Syamsurizal, dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pos kesehatan desa, Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu serta pengelolaan dan pembinaan anak usia dini”. Jelasnya.
Sementara itu pada sesi diskusi Sekretaris Dikes Kabupaten Bima Muhammad Saleh, S.Sos, M.Ap menanggapi harapan Kades mengatakan, “terkait dengan pembangunan jamban desa, Kades dapat mengajukan rencana anggaran belanja (RAB) dan rencana detail teknis (DED) sarana kesehatan yang akan dibangun agar Dikes dapat menindaklanjutinya sebagai acuan pelaksanaan proyek.
Selain Saleh, Kabid P2PL dikes Kabupaten Bima Siti Raodah SST. Gz mengatakan komitmen Kecamatan selaku koordinator Program kesehatan ditingkat desa sangat penting . Berkaitan dengan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Puskesmas), fasilitas tersebut lanjut Raodah merupakan pengembangan dari pos persalinan Desa (Polindes) yang dapat melakukan pelayanan dasar kesehatan.
Peserta lainnya, Kades Kambilo-Wawo memaparkan, “dalam pengelolaan dana desa hal-hal yang penting dilakukan antara lain perlu adanya kemauan pemerintah desa untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes). Ini penting supaya dokumen tersebut lebih sistematis dan menyentuh kebutuhan masyarakat, disamping perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dan para kader kesehata”. Ungkapnya.
Kades Kambilo menambahkan bahwa di desa yang dipimpinnya, “terkait pengelolaan dana desa, telah dilakukan perbaikan saluran pengelolaan air minum (SPAM), pemberian insentif kader Posyandu dan pembuatan 25 unit jamban keluarga.
Pada sesi akhir, pertemuan tersebut melahirkan beberapa rencana tindak lanjut antara lain pernyataan komitmen kepala desa untuk mengalokasikan dana desa bagi pembangunan sektor kesehatan di masing-masing desa, pembentukan Tim Advokasi ke pemerintah daerah, pembuatan rencana tindak lanjut bidang kesehatan dan adanya penyusunan menu program pembangunan di bidang kesehatan yang ada pada instansi setempat.(Nurdin)