Jakarta, Sumbawanews.com. – Menanggapi keseriusan Pemerintah terkait rencana pembubaran dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Wakil Ketua DPR RI Fahri hamzah mengatakan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila itu harus punya kriteria yang jelas.
“Syarat pembubaran Ormas itu harus jelas, “ Ucapnya,
Selain itu Fahri Hamzah mengatakan alangkah bijaknya Pemerintah jika lebih mengutamakan dialog dari pada langsung di bubarkan.
“Menurut saya, alangkah bijaknya pemerintah jika HTI itu diajak dialog, dan saya siap untuk berdebat dengan mereka.” Ucap fahri Hamzah.
Lanjut Fahri, Dalam hal pembubaran ormas, itu ranah pengadilan, “ jadi nanti Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah ormas itu di bubarkan atau tidak .” Ucapnya.
Fahri juga mengatakan, dalam hal pembubaran itu kan punya mekanisme, Pemerintah boleh melakukan gugatan tapi tidak boleh melakukan pembubaran tampa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan. Ya silakan saja nanti HTI akan mempersiapkan gugatan, sekaligus pasti ada gugatan ganti rugi.
Lanjut Fahri, Saya sendiri punya banyak perbedaan pendapat dengan HTI, dan saya berkali kali berdebat dengan HTI di kampus. Saya sampai keyakinan ada kesalahan dalam cara melihat anatomi persoalan masyarakat berbasis sejarah dan sebagainya menurut saya itu agak kurang akurat. Tetapi biarkanlah itu menjadi perdebatan, jadi bagian dari dinamika masyarakat. Nah kalau sekarang pemerintah mengambil jalan seperti ini, menjadi para pihak dari gugatan dan sebagainya, maka ini mereduksi peran pemerintah. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil peran ini, kalau ini dibiarkan menajdi dinamika masyarakat sipil. Tidak perlu menjadi keputusan politik pemerintah.
“Ya itu panjang diskusinya ya, karena apapun sebagai kelompok sosial yang ada namanya, intinya, tentu dia akan bertanggungjawab. Saya tidak tahu juga, tapi saya dengar itu HTI tidak punya badan hukum. Kalau ada badan hukum ya memang objek gugatan, tapi ini membuat pemerintah menurunkan posisinya menjadi berlawanan, itu menurut saya berlebihan lah. Kalau ada biarkanlah itu menjadi dinamika dan tarik menarik di masyarakat saja setelah ada dialog dansebagainya. “ Tutup Fahri hamzah
Ditempat terpisah, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo membenarkan pernyataan Fahri Hamzah tersebut, “ Iya saya sangat setuju apa yang dikatakan Fahri Hamzah, perlu dilakukan Dialog, jika dalam dialog nanti HTI tetap tidak mau dengar, maka Pemerintah berhak mengajukan ke Pengadilan agar di lakukan Pembubaran.” Ucap Bambang Soesatyo.
Lanjut Bambang, akan tetapi Pemerintah harus menjelaskan kriteria ormas yang bertentangan dengan pancasila itu.
“Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua ormas melakukan introspeksi,” ujarnya .
Selain itu, rencana pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila harus juga dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan dan transparan. Oleh karena itu, sebelum membubarkan ormas dimaksud, pemerintah perlu menyosialisasikan kriteria ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga menyarankan agar pemerintah memanggil pengurus ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran ormas.
“Berikan kesempatan kepada ormas-ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka sesuai nilai-nilai dasar Pancasila,” tuturnya.
Bamsoet menambahkan bahwa masalah ormas anti-Pancasila harus diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah, agar umat beragama tidak terkotak-kotak, mengingat isu tentang ormas anti-Pancasila bisa menjadi sangat sensitif, terutama jika ada pihak yang mencoba mengaitkannya dengan agama tertentu.
Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan bahwa pihaknya di Komisi III DPR berharap rencana pemerintah itu tidak menimbulkan kegaduhan baru dan gangguan serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum.
“Pemerintah harus memperhitungkan risiko atau akibat yang akan muncul, ketika rencana membubarkan ormas anti-Pancasila mulai dilaksanakan. Seperti diketahui, Menko Polhukam, Wiranto, menegaskan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan,” tutupnya.(Erwin S)