Kabupaten Bima, Sumbawanews.com.- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima membenarkan, saat ini Inspektorat turun tangan memeriksa keuangan di dinas setempat. Termasuk berkaitan dengan sertifikasi guru dan tunjangan daerah khusus yang belum terbayar tahun 2015.
“Memang benar, saat ini pemeriksaan oleh Inspektorat sudah memasuki hari ke delapan. Jadi apa hasilnya belum kita terima, karena sampai hari ini pemeriksaan masih berlangsung,”Ujar Kepala Dinas Dikpora, Tajuddin SH kepada wartawan, Senin (21/09).
Dikatakanya, Dinas Pendidikan sebagai SKPD teknis memang harus bertanggung jawab atas proses tersebut, ketika ada temuan. Saat pemeriksaan, di dinas itu, semua bidang sesuai tupoksi menyerahkan dokumen untuk dilakukan pemeriksaan. Termasuk di bidang KPMP sebagai teknis yang bertanggungjawab atas proses sertifikasi guru dan tunjangan daerah terpencil.
“Semua dokumen kita serahkan untuk diperiksa. Apa pun hasil LHP dari Inspektorat, itu menjadi tanggungjawab dinas sebagai pelaksana program,”katanya
Sebelumnya, lebih dari 14 ribu guru di Bima belum mendapatkan tunjangan sertifikasi karena mekanisme. Mereka ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk tunjangan khusus melalui usulan sekolah di daerah itu lewat Dapodik masing-masing.
”Begitu juga pembayarannya, itu adalah kewenangan Pusat,”terangnya
Namun Ia menegaskan jika ada pihak tertentu, termasuk bawahannya yang menawarkan pengurusan sertifikasi dengan meminta sejumlah uang untuk kepentingan pribadi, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan tindakan tegas. Hanya saja, hingga saat ini Ia belum menerima laporan secara resmi terkait adanya temuan tersebut.
“Selama ini, saya hanya mendengar laporan saja ada oknum yang terlibat, tapi siapa orangnya tidak pernah dijelaskan. Kalau ada bawahan saya diantaranya ada yang terlibat, silahkan dilaporkan ke dinas agar bisa ditindak,”tegasnya. (Syarif)