Kabupaten Bima. Sumbawanews.com,- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Mahasiswa Islam Indonesia (PMI) Bima, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Senin (19/10). Hal itu dilakukan PMI, untuk menolak kebijakan – kebijakan Pemerintah Jokowi – JK, karena dianggap tidak Pro-Rakyat.
Pantuan langsung wartawan ini melaporkan, sebelum melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Bima pada pukul 10.05 wita. Massa berkumpul di depan Kampus STKIP Bima Pukul 09.00 wita. Kemudian Pada pukul 09.20, mereka kembali bergerak menuju Sekertariat PMI yang berlokasi di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda, untuk melakukan breifing sersama anggatonya,guna membahas tentang apa saja yang akan disuarakan dalam unjuk rasa tersebut. Hasilnya, pada Pukul 09.40 wita, massa kembali bergegas menuju Kantor Pemkab Bima. Usai berorasi di Kantor Pemkab Bima, pada pukul 11.00 Wita, massa kembali bergegas menuju kantor DPRD Kabupaten Bima, untuk menyampaikan aspirasi yang sama.
Koordintor Lapangan (Korlap) Awalurahman, melalui pernyataan sikapnya mengatakan, kebijakan Pemerintahan Jokowi – Jk selama ini terkesan, tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. ” kami melihat kebijakan Jokowi – JK, sangat bertolak belaka dengan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Maka itu lanjut Awalurhaman, melalui moment unjuk rasa tersebut, PMI Bima menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, segera meninjau ulang proyek infrastruktur yang berasal dari luar Negeri dan stabilikan nilai tukar Rupiah. Percepat serapan APBN. Cabut ijin perusahaan pembakar hutan. Tolak inpor pangan dan wujudkan kedaulatan pangan. Wujudkan kedaulatan pangan, kedamaian beragama. Negara harus menjamin hak beraga setiap warga Negara. Usut tuntas kasus atas nama agama, khsusnya di Tolikara Papua dan Singkil Aceh.
“ kami juga meminta kepada Kejari Raba Bima, agar mengusut tuntas semua kasus Hukum yang ada di daerah Bima sampai selesai,” pintanya.
Penjabat Bupati Bima, Drs. H Bachrudin M.pd, dihadapan massa mengatakan, menerima dengan baik apa yang menjadi tuntutan dalam unjuk rasa tersebut.” kami akan menyampaikan aspirasi ini ke tingakat pusat. Dan hal ini juga akan dijadikan sebagai pedoman Pemkab Bima,” janjinya.
Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Maman SH (Fraksi Partai PAN), dihadapan massa juga mengaku, menerima apa yang menjadi aspirasi (tuntutan) yang dituangkan dalam unjuk rasa tersebut.” kami akan kordinasikan hal ini ke tingkat pusat,” Tandasnya.(sahrul)