“Indonesia yang retak akibat Pilkada DKI Jakarta, memang sempat menggerus Pancasila, kebhinekaan, dan mengancam NKRI sehingga harus disatukan kembali. Menghormati hak-hak setiap warga negara dalam beragama, menjalankan keyakinan masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada golongan dan sebagainya,” tegas politisi Golkar itu dalam forum legislasi ‘RUU Wawasan Nusantara dengan tema ‘Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga nalar bangsa untuk hidup bersama,’ bersama anggota Komisi I DPR FPPP Syaifullah Tamliha dan pakar kebangsaan Yudi Latif di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Setidaknya kata Johny, RUU Wawasan Nusantara ini menyangkut aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. “Jadi, RUU ini terkait dengan aspek kebangsaan, kewilayahan, dan sosial budaya, yang akan dirumuskan oleh Pansus,” katanya singkat.
Syaifullah Tamliha mengakui dirinya akan terus konsisten untuk mengamalkan dan mempertahankan wawasan kebangsaan yang mulai terkoyak akibat Pilkada DKI Jakarta ini. Sehingga jika dibenturkan dengan apa pun dalam berbangsa dan bernegara, pihaknya sebagai nahdliyyin akan mempertahankan kebangsaan yang berideologi Pancasila ini.
Untuk itu, pasca reformasi 1998, hasil amandemen UUD NRI 1945 tahun 2002 ini masih layak dipertahankan atau tidak? Karena proses politik dan demokrasi yang berkembang baik Pilkada dan Pilpres sudah mengedepankan suara terbanyak, voting, tidak ada lagi pendekatan musyawarah. “Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah mereka yang memiliki modal besar. Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis,” kata anggota Komisi I DPR RI itu kecewa.
Karena itu dia meminta MPR RI kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar dan kepala daerah menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan. Seperti di Kalimantan.
Menurut Yudi Latif, yang namanya wawasan nusantara ini hanya fokus kepada dua aspek, yaitu geopolitik dan kultural. Sebab, kalau meliputi Pancasila dan perekonomian, ini merupakan wawasan kebansgaan. Dimana secara geopolitik cermin keindonesiaan kita mengalami keretakan dalam Pilkada DKI Jakarta.
“Saat ini kita kehilangan bayangannya sendiri. Kita ini siapa? Tidak tahu. Sedangkan keindonesiaan itu sendiri saat ini perlu mempertegas sila 1,3 dan 5. Sedangkan sila 2 dan 4 hanya sebagai jembatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.
Karena itu jika dalam keberagamaan ini mengedepankan kekerasan dan mengabaikan toleransi dan kasih sayang, kedamaian – rahmatan lilalamin, berarti ada yang salah dalam pendidikan agama. Sehingga sistem pengajaran agama di sekolah harus ditinjau ulang. Mengingat selama ini Islam justru menjadi elemen keindonesiaan, yang kuat.
Seperti halnya menguatnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini karena selama 20 tahun pasca reformasi dibiarkan berkembang, dan baru kali ini mendapat perhatian serius pemerintah.(Erwin s)