Pandangan Fraksi Nasdem Terhadap 3 Raperda Tahun Sidang 2016

PANDANGAN FRAKSI

NasDem

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016

TAHUN SIDANG 2016

ASSALAMUALAIKUM WAR.WAB.

YTH,  PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH,   SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, ASISTEN,  KEPALA BAGIAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH,   KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN KEPALA KECAMATAN SE – KABUPATEN SUMBAWA,

YTH,   PARA PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH WANITA, GENERASI MUDA, INSAN PERS, SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN

SINGKATNYA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

SALAM RESTORASI…………….

SEBELUM KAMI MEMBERIKAN TANGGAPAN TERKAIT RANCANGAN-RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, FRAKSI NasDem MENGAPRESIASI KERJA KOMISI TIGA, KOMISI DUA DAN KOMISI EMPAT YANG TELAH BEKERJA MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DAN SEMOGA YANG SUDAH DIHASILKAN INI DAPAT BERMANFAAT GUNA PERBAIKAN KUALITAS MASYARAKAT SUMBAWA TERKHUSUS DIBIDANG PENGOLAHAN SAMPAH, PENGELOLAAN KAYU DAN PENGELOLAAN BENCANA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

TERIMA KASIH ATAS IJIN ALLAH, FRAKSI NasDem DAPAT BERKONTRIBUSI MEMBERIKAN PANDANGAN TERHADAP APA YANG SEDANG DIBAHAS OLEH KOMISI-KOMISI DEWAN TERKAIT RANCANGAN-RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH KARENANYA KAMI MENGAJAK KITA SEMUANYA SEJENAK MEMANJATKAN RASA SYUKUR ATAS LIMPAHAN RAHMAT ALLAH SWT, LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA MEMBERIKAN UDARA YANG SEGAR, LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN KONDISI ALAM YANG BEBAS BENCANA, YANG AKHIRNYA KITA SEMUA DAPAT HADIR DALAM SIDANG YANG MULIA INI GUNA MENDENGAR PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

SHOLAWAT DAN SALAM MARILAH KITA PERSEMBAHKAN PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW SERTA PARA SAHABAT KIRANYA RISALAH BELIAU TERUS DIJADIKAN PIJAKAN DALAM MENJALANI KEHIDUPAN.

HADIRIN SIDANG YANG TERHORMAT

RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA, MERUPAKAN HASIL KERJA YANG MESTI MENDAPAT LEGITIMASI DARI SEMUA PIHAK SERTA MENJADI INDIKATOR PROGRES REPORT SEMASA PERIODESASI ANGGOTA DPRD 2015-2019, OLEH KARENA ITU FRAKSI NasDem SEKALI LAGI MENEGASKAN APRESIASI PATUT DIBERIKAN KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT, TERUTAMA KOMISI-KOMISI YANG MENGINISIASI PERATURAN DAERAH TERSEBUT.

PERLU DIPAHAMI OLEH KITA SEMUA YANG TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN UMUM ATAU HUKUM PUBLIK (PUBLICK RECHT) PEMERINTAH SUDAH SEMESTINYA MEMBUAT PERATURAN SECARA TELITI DAN SAKSAMA PENUH KEHATI-HATIAN SEHINGGA TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN, KAJIANNYA KOMPREHENSIF DAN TIDAK DISKRIMINATIF SEHINGGA DAPAT DITERIMA OLEH SEMUA PIHAK.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA FRAKSI NasDem MENILAI :

1. RANPERDA TENTANG PENATAUSAHAAN KAYU TANAH MILIK, FRAKSI NasDem SANGAT MEMAHAMI BAHWA ROH DARI PENYUSUNAN RANPERDA INISIASI KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA YAITU SESUNGGUHNYA MERUPAKAN BENTUK KEGERAHAN TERHADAP SIKAP-SIKAP PARA PIHAK YANG HANYA BERKEPENTINGAN MENCARI UNTUNG DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, SIKAP OKNUM TERTENTU YANG MELAKUKAN PEMBIARAN TERHADAP PERUSAKAN HUTAN BAHKAN MENJADI BACKING PARA PELAKU PERAMBAH HUTAN, KASUS TARANO, LABANGKA, EMPANG, GAPIT BOAL DAN YANG TERAKHIR HUTAN PRODUKSI EKS PERHUTANI DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR ADALAH BENTUK KEBRUTALAN PRILAKU OKNUM TERTENTU, FRAKSI NasDem MENDUGA YANG TERJADI DI DESA OLAT RAWA ADALAH BENTUK KESENGAJAAN, MASYARAKAT TERANG-TERANGAN MELAKUKAN PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN TAPI KITA MENUTUP MATA DAN TELINGA PURA-PURA TIDAK TAHU DAN BAHKAN YANG LEBIH MENYEDIHKAN OKNUM TERTENTU DAPAT TIP (BONUS) DARI PRAKTEK PENEBANGAN, KETERLIBATAN OKNUM-OKNUM YANG SEMESTINYA MENJADI PELINDUNG MALAH BERPERAN PENTING SEBAGAI PENGAWAL AKTIVITAS PENEBANGAN YANG DILAKUKAN SECARA FRONTAL OLEH MASYARAKAT TANPA MEMILAH USIA ATAUPUN UKURAN KAYU YANG DITEBANG, DAN BAHKAN FRAKSI NasDem MENDUGA PERUSAKAN HUTAN PRODUSKI OLAT RAWA ADALAH PESANAN DARI PENGUSAHA YANG AKAN MEMANFAATKAN LAHAN TERSEBUT UNTUK KEGIATAN USAHA LAIN, DAN JIKA HAL ITU TERJADI DIKEMUDIAN HARI MAKA FRAKSI NasDem AKAN MENOLAK SEGALA BENTUK AKTIVITAS DILOKASI EKS PERHUTANI TERSEBUT, SELAIN DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK DIKELOLAH SECARA PENUH OLEH MASYARAKAT OLAT RAWA DAN MENGHIDUPKAN USAHA MIKRO MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PENJAMIN SEKALIGUS PEMODAL KEBERLANGSUNGAN KEGIATAN DI LOKASI EKS PERHUTANI DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR. FRAKSI NasDem JUGA MENGINGATKAN KEPADA PEMERINTAH BAHWA KONDISI SAAT INI DI LOKASI EKS PERHUTANI DESA OLAT RAWA MASYARAKAT SUDAH MULAI MELAKUKAN PEMETAKAN LOKASI DAN PENGKLAIMAN SEHINGGA HAL INI MENJADI RENTAN TERHADAP PERSOALAN BARU. OLEH KARENANYA KOMISI II SEBAGAI INISIATOR LAHIRNYA PERATURAN DAERAH PENATAUSAHAAN KAYU TANAH MILIK DENGAN HARAPAN MEMAKSIMALKAN KETERSEDIAAN KAYU HASIL TANAH MILIK, PANDANGAN FRAKSI NasDem BERPENDAPAT CARA BERFIKIR POSITIF SEPERTI INI SUDAH TERLAMBAT SEHINGGA FRAKSI NasDem MENOLAK UNTUK DILANJUTKAN DALAM PEMBAHASAN BERIKUTNYA, HAL INI DIKARENAKAN WACANA PEMBEKUAN DINAS KEHUTANAN DAN SEGALA BENTUK KEWENANGANNYA DITARIK KE PEMERINTAH PROVINSI YANG MENURUT INFORMASINYA DALAM TAHUN BERJALAN PALING TELAT BULAN ENAM TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN SUDAH TIDAK ADA LAGI DAN SEGALA BENTUK PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DITINGKAT KABUPATEN AKAN DISERAHKAN KEPADA KPH, SANGAT DILEMATIS SEMENTARA RANPERDA RANCANGAN KOMISI II TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN KAYU HASIL TANAH MILIK PERAN PENTING SEBAGAI LEADING SECKTOR ADALAH DINAS KEHUTANAN. DAN INI MESTI DIJAWAB DENGAN LUGAS AGAR TIDAK TERJADI AMBIVALENSI DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN. DAN BERIKUTNYA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK (IPKTM) SECARA SUBSTANSIAL ISI ATAUPUN KONTENS YANG DIBAHAS DIDALAMNYA HAMPIR SAMA, HANYA PRODUKNYA SAJA LEBIH DIKHUSUSKAN KE KAYU TANAH MILIK, SEHINGGA HEMAT KAMI FRAKSI NasDem LEBIH MENYETUJUI JIKA KEMUDIAN LAHIR PERATURAN DAERAH TERKAIT PELARANGAN PENGIRIMAN SEGALA BENTUK JENIS KAYU KELUAR DAERAH, SERTA MEMAKSIMALKAN PENGELOAAN DALAM DAERAH AGAR MASYARAKAT KITA DAPAT LEBIH BERDAYA SAING.
2. SECARA KHUSUS RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RANPERDA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA FRAKSI NasDem MENDORONG SECEPAT MUNGKIN UNTUK DITETAPKAN, SERTA SEGALA BENTUK YANG MENJADI KEBUTUHAN PEKAKSANAAN TUGAS ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT DIPENUHI SEBAGAI PENUNJANG POKOK KEGIATAN.

AKHIRNYA, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,  DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

SALAM RESTORASI……………..

AKHIRUKALAM, WABILLAHITTAUFIK WALHIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLA HIWABARAKATUH.

SUMBAWA BESAR, SELASA, 23 FEBRUARI 2016

FRAKSI NASDEM